Aktivis HMI Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dorong Tata Kelola Bersih dan Tepat Sasaran

Bulukumba – Aktivis HMI Komisariat Al-Ghazali kabupaten Bulukumba menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KOPMER) yang digagas pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 9 Tahun 2025. Mereka menilai program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah desa dan kelurahan. 24/05/2025

Menurut Fadli Agung Selaku Ketua HMI komisariat Al-Ghazali, KOPMER diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak dan rentenir. Mereka juga menekankan bahwa koperasi ini harus dikelola dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025.

“Program ini adalah peluang besar untuk mendorong kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang bersih dan perencanaan yang matang,” ujar salah satu aktivis

Dalam konteks pengawasan, Agung menyerukan agar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba berperan aktif dalam memantau proses pembentukan KOPMER. Mereka mengingatkan agar penyusunan struktur kepengurusan koperasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kami berharap pembentukan koperasi ini tidak asal-asalan. Tanpa pengawasan ketat, program ini bisa saja menjadi celah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi,” tambahnya.

Upaya konfirmasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengingatkan pentingnya pengelolaan yang akuntabel dalam pelaksanaan program KOPMER, Agung menegaskan bahwa pelaksanaan program ini harus benar-benar mengacu pada petunjuk teknis dan arahan Presiden demi keberlanjutan dan kemajuan masyarakat desa.